📌 1. Persetujuan Debitur

Sebelum bank lama memindahkan kredit ke bank baru, debitur wajib memberikan persetujuan secara tertulis (konfirmasi & konsen) terhadap proses takeover. Hal ini penting karena berdasarkan POJK terbaru, bank hanya bisa melakukan transfer piutang jika debitur sudah menyatakan setuju atau sudah ada klausul persetujuan sebelumnya dalam perjanjian kredit.

✔ Contoh:

• Debitur menandatangani dokumen persetujuan atas pengalihan kredit/hutang dari bank lama ke bank baru.

📌 2. Status Kredit Harus Lancar / Tidak Bermasalah

Bank akan mengevaluasi kualitas kredit di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK). Untuk takeover, kredit pada bank lama umumnya harus:

• Tidak macet atau dalam status kolektibilitas buruk;

• Memiliki catatan pembayaran yang baik selama masa berjalan.
  Ini untuk meminimalisir risiko pembiayaan.

✔ Debitur wajib menyertakan laporan SLIK atau persetujuan bank untuk pemeriksaan SLIK oleh bank baru.

📌 3. Dokumen Identitas dan Data Keuangan Lengkap

Calon nasabah biasanya perlu menyerahkan berkas standar berikut (sesuai praktik bank & pedoman OJK terkait perlindungan konsumen):
✔ Fotokopi KTP (Debitur & pasangan jika relevan)
✔ Kartu Keluarga
✔ Dokumen pensiun (SK Pensiun, KARIP)
✔ NPWP
✔ Rekening bank lama yang akan di-takeover (mutasi rekening / data transaksi 3–6 bulan terakhir)
– Praktik ini mirip prosedur umum takeover kredit pensiunan di bank.

📌 4. Permohonan & Dokumen Pelunasan dari Bank Lama

Debitur harus:
✔ Mengajukan permohonan ke bank lama untuk mendapatkan Surat Pelunasan / Jadwal Pelunasan kredit yang akan di-takeover (biasanya diminta 1 bulan sebelum proses takeover).
✔ Melampirkan bukti-jumlah dan jadwal pelunasan kredit termasuk pokok, bunga, biaya penalti, biaya administrasi.
Bukti ini diperlukan bank baru untuk menetapkan limit baru.

📌 5. Penilaian Kemampuan Membayar Debitur oleh Bank Baru

Sesuai prinsip kehati-hatian (prudential banking) OJK, bank baru wajib melakukan:

• Penilaian affordability / kemampuan bayar setelah takeover;

• Pemeriksaan rasio pembayaran terhadap pendapatan pensiun.
  Ini termasuk penilaian risiko kredit dan kualitas agunan jika ada.

💡 Meskipun tidak tertulis dalam OJK sebagai persyaratan wajib, ini termasuk tata kelola internal bank yang harus didokumentasikan dan diaudit sesuai POJK perbankan.

📌 6. Pemindahan Agunan / Jaminan (Jika Ada)

Jika kredit pensiunan memiliki jaminan (collateral) seperti sertifikat, proses takeover harus mencakup:
✔ Pembebasan Hak Tanggungan atas bank lama
✔ Pemasangan Hak Tanggungan baru atas bank baru
✔ Dokumen jaminan tanpa watermark (sesuai prosedur bank/pengadilan)
Bank sering kali memerlukan dokumen agunan sesuai standar OJK terkait perlindungan agunan & mitigasi risiko.

📌 7. Kontrak Kredit Baru dengan Bank Baru

Debitur wajib menandatangani:
✔ Perjanjian kredit baru dengan bank baru (beserta suku bunga baru, jangka waktu, biaya, dan ketentuan lain).
✔ Dokumen klausul transfer piutang sesuai POJK 26/2024 berlaku.
Ini mencakup persetujuan debitur terhadap pengalihan kredit dari bank lama.

📌 8. Perlindungan Konsumen & Kepatuhan OJK

Seluruh proses harus mematuhi:
✔ POJK tentang perlindungan konsumen perbankan
✔ POJK tentang tata kelola kredit & mitigasi risiko
✔ Ketentuan SLIK untuk informasi riwayat kredit yang diterbitkan OJK
✔ Prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit

📌 Catatan: POJK spesifik tentang takeover kredit (termasuk kredit pensiunan) belum terbit sebagai satu aturan tersendiri; aturan terkait pengalihan piutang di POJK 26/2024 merupakan payung umumnya dan menjadi acuan bank dalam menyusun SOP takeover sesuai pengawasan OJK.

📌 Ringkasan Daftar Persyaratan (Checklist)

📌 Catatan Penting

🔹 Bank memiliki kebijakan internal tambahan terkait suku bunga, biaya, limit, umur pensiunan saat lunas, atau persyaratan agunan yang dapat berbeda-beda antar lembaga meskipun mengikuti kerangka OJK.
🔹 Debitur sebaiknya mengonsultasikan detail persyaratan takeover pada bank baru sejak awal untuk memastikan kelengkapan dokumen.